Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu, telah memberikan pernyataan mengenai penahanan mantan Sekretaris Kota Bandung, Ema Sumarna, bersama dengan anggota DPRD Kota Bandung lainnya, yang berdampak pada kasus program Bandung Smart City.
Dalam DPRD Kota Bandung, Fery Cahyadi Rismafury dari partai Gerindra adalah mantan anggota. Sedangkan Achmad Nugraha (PDIP), Riantono (PDIP), dan Yudi Cahyadi (PKS) dipilih sebagai anggota untuk periode 2024-2029.
Menurut Haru, kejadian tersebut membuktikan bahwa pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pemerintah masih belum memadai. Diperlukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan di Kota Bandung untuk mencegah hal ini terjadi lagi.
“Saya sangat prihatin dengan situasi ini. Kita harus lebih waspada, dan ini menunjukkan bahwa pengawasan yang lebih ketat diperlukan dalam setiap tahap pelaksanaan program pemerintah,” kata Haru dalam pernyataannya pada tanggal 3 Oktober 2024.
Dalam pandangannya, kasus tersebut harus dijadikan pelajaran berharga bagi semua pihak untuk memeriksa kembali sistem pengelolaan proyek pemerintah. Ia mendorong agar sistem pengendalian dan pengawasan internal diperkuat untuk mencegah hal serupa terjadi di masa depan.
Menurutnya, adalah penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar transparan dan efektif. Untuk mencapai hal ini, dia mengajak semua pihak untuk turut serta dalam pembenahan sistem, bukan hanya menyalahkan satu sama lain.
“Kita harus bekerja sama untuk mengevaluasi dan menciptakan sistem pengelolaan yang lebih baik. Reformasi yang menyeluruh sangat diperlukan, terutama dalam hal transparansi anggaran dan pengadaan barang serta jasa. Kita harus menutup celah bagi praktik korupsi,” ungkap calon Wali Kota Bandung ini.
Memimpin sebagai seorang pemimpin yang jujur dan adil adalah visi utama Haru jika dia terpilih menjadi walikota Bandung. Bersama dengan komitmen yang kuat untuk mencegah korupsi dalam pemerintahan setempat, dia berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan di kota ini.
Haru berkomitmen untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam mencegah korupsi dan memastikan bahwa setiap pejabat publik di Pemkot Bandung memiliki integritas yang tinggi.
Haru berjanji untuk meningkatkan mekanisme pengawasan, memperkuat pelaporan yang dapat diakses publik, dan mempromosikan budaya anti-korupsi di semua tingkatan pemerintahan. Ini adalah komitmen kuat dari pemerintahannya untuk memerangi korupsi dan membawa transparansi dan kejujuran ke dalam sistem pemerintahan.
Menurut Haru, sistem yang efektif tidak hanya memerangi korupsi, tetapi juga mencegahnya sejak dini. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya nilai integritas yang ditanamkan pada seluruh pegawai di Pemerintahan Kota Bandung. Dengan ini diharapkan dapat meminimalkan kasus korupsi dan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan bermartabat.
Dia juga menekankan pentingnya pendidikan anti-korupsi sebagai bagian dari pembinaan pegawai. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa budaya integritas dapat tertanam secara kuat dalam lingkungan pemerintahan.
Saya ingin memastikan bahwa semua orang yang bekerja di pemerintahan Kota Bandung adalah orang-orang yang kompeten dan memiliki tingkat integritas yang tinggi. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah, yang bersih dan profesional. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang baik dan berkelanjutan bagi masyarakat.
