CALEG PKS PERJUANGKAN PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH

Caleg PKS Perjuangkan Perimbangan Pusat dan Daerah

Cepi Sopandi, Caleg PKS Kab. sebut aktivitas penambangan panas bumi di wilayah kabupaten Bandung menmbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar WKP (Wilayah Kerja Pertambangan).

Menurut Cepi, saat menjadi perwakilan pemohon dalam sidang perkara uji materi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945, Kabupaten Bandung merupakan daerah penghasil listrik panas bumi (geothermal) terbesar se-Indonesia. Keberadaan aktivitas penambangan panas bisa mengakibatkan kerusakan alam juga mengancam keselamatan jiwa para penduduk sekitar.

Cepi mengungkap akibat yang ditimbulkan bisa berupa gempa bumi dan bencana longsor yang pusat gempanya berada di WKP panas bumi. Bencana longsor akibat aktivitas penambangan panas bumi pernah terjadi pada 5 Mei 2015 di WKP Pangalengan.

Kejadian longsor yang diiringi pipa produksi meledak ini mengakibatkan 9 korban jiwa, 15 warga terluka, 155 warga kehilangan tempat tinggal dan kerugian material lainnya.

Karena itu, sambung dia, tindakan pencegahan (upaya preventif) harus segera dilakukan oleh pemkab setempat, bukan oleh Gubernur ataupun Presiden, dengan ketentuan birokrasi yang harus tetap dilaksanakan kendati korban dan kerugian masyarakat terjadi.

“Para pemohon adalah warga yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan panas bumi di WKP Drajat, WKP Kamojang, dan WKP Pangalengan. Aktivitas pertambangan mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan pemohon dan warga Kabupaten Bandung,” papar Cepi.

Namun, dengan diberlakukannya UU 33/2004 yang didalamnya mengatur Dana Bagi Hasil (DBH) panas bumi, pihaknya selaku pemohon maupun warga Kabupaten Bandung merasa dirugikan.

“Bila saat ini Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 33/2004 yang mengatur DBH untuk Provinsi sebesar 16 persen diberlakukan, tentunya kami merasa dirugikan secara konstitusional. Alasannya, UU Nomor 21/2014 telah mencabut kewenangan provinsi dalam pengelolaan panas bumi, kemudian dikuatkan pula oleh MK pada putusan perkara Nomor 11/PUU-XIV/2016 yang dimohon oleh Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur, maka secara otomatis UU 33/2004 telah batal demi hukum,” tuturnya.

Saat ini Provinsi harusnya sudah tidak mempunyai kebijakan dan fungsi pengurusan, pengaturan, pengelolaan, pengawasan dan pemanfaatan tidak langsung panas bumi, namun para pemohon merasa heran dengan porsi DBH yang masih diberikan pada provinsi.

Selanjutnya, Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dinaikkan, subsidi dicabut atas perintah World Bank (Bank Dunia), penduduk miskin Kabupaten Bandung yang membayar pajak lebih mahal dari pengusaha Jakarta, rakyat miskin di daerah penghasil panas bumi membayar jenis pajak dan dibebani pembayaran pajak yang lebih mahal, sementara pengusaha panas bumi diperlakukan dengan sangat terhormat dengan mendapatkan insentif keringanan pajak, itu semua menjadi alasan relevansi untuk menguji UU 33/2004 ini.

“Yang ironis, Kabupaten Bandung sebagai daerah penghasil panas bumi menjadi borgh (jaminan) pembayaran utang luar negeri untuk pengusaha panas bumi. PT Pertamina Geothermal Energy adalah sebuah perusahaan yang menikmati uang riba dengan bayaran dolar,” ungkapnya.